Anggota Komisi VIII DPR RI, Yasonna Laoly, dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan HAM di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Foto : Farhan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Laoly, menyampaikan pandangannya mengenai penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu. Dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan HAM di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024) Yasonna mengapresiasi semangat baru Menteri HAM dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih mengganjal. Namun, Yasonna juga mengingatkan pentingnya koordinasi yang efektif dengan kementerian dan lembaga terkait, demi mewujudkan solusi yang nyata dan berkesinambungan.

Menurut Yasonna, salah satu tantangan terbesar dalam penyelesaian kasus-kasus HAM berat masa lalu adalah perlunya koordinasi antar-lembaga untuk memastikan dukungan anggaran dan pelaksanaan kebijakan berjalan lancar. “Saya mengapresiasi semangatnya, tetapi realitasnya masih banyak yang harus dikerjakan,” ungkapnya. Yasonna menekankan bahwa tanpa dukungan anggaran yang memadai, semangat yang tinggi bisa berakhir pada hasil yang tidak maksimal.

Dalam pandangannya, langkah yang efektif melibatkan pendekatan komprehensif, seperti pemberian dukungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga korban HAM berat dan pemberdayaan ekonomi di wilayah terdampak. Ia menyarankan agar hal ini dikoordinasikan dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perdagangan. Menurut Yasonna, program-program ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemulihan HAM di Indonesia.

Selain itu, Yasonna mengusulkan peningkatan program pemulihan kabupaten, yang dinilai lebih terukur dan berdampak daripada hanya memberikan bantuan dana secara langsung per desa. Dengan indikator keberhasilan yang diperketat, kabupaten atau kota yang memenuhi syarat tersebut bisa mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya rencana penambahan 2.000 pegawai baru, diperlukan dana besar, mencapai Rp1 triliun, yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan. Menurut Yasonna, proses rekrutmen ini akan memakan waktu dan membutuhkan pelatihan lebih lanjut. “Ini butuh waktu, belum lagi harus dilatih,” jelasnya, menekankan pentingnya langkah bertahap.

Sebagai negara yang masih memiliki skor rendah dalam penilaian HAM dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Laos, Indonesia memerlukan upaya serius untuk meningkatkan capaian tersebut. Yasonna berharap, dengan koordinasi yang baik dan strategi bertahap, dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan, Indonesia bisa mencapai kemajuan signifikan dalam pemenuhan dan penyelesaian kasus-kasus HAM.

Pesan Yasonna cukup jelas: sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, kementerian, dan lembaga terkait adalah kunci untuk mewujudkan perubahan nyata dalam penanganan pelanggaran HAM. Bagi Yasonna, “One step at a time,” atau satu langkah demi satu langkah, adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks ini. (ssb/aha)